Belanja Infrastruktur di APBD 2024 Capai 64,41 Persen

TANJUNG SELOR, tanjungselor.co – Sekretaris Daerah, Risdianto, S.Pi, M.Si menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum dewan melalui fraksi terhadap rancangan APBD 2024 dalam rapat paripurna di Gedung BKPSDM di Jl Agathis, Tanjung Selor pada Senin (25/9). Dijelaskan,  rencana belanja infratruktur daerah tahun 2024 yaitu sebesar Rp481,7 miliar atas 64,41 persen.

Belanja infrastruktur daerah tersebut terdiri belanja modal sebesar Rp360,7 miliar, belanja hibah Rp120,4 miliar dan belanja bantuan sosial Rp620,9 juta.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan telah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40 persen dari total belanja APBD tahun anggaran 2024 di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atas desa,” terang Sekda.

Dilanjutkan, belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah maupun desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sejumlah saran dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD Bulungan turut diberikan jawaban. Seperti rencana penertiban aktifitas bongkar muat di luar area pelabuhan resmi yang dapat berdampak pada PAD.

Kanan

Lalu berkoordinasi dengan pihak ketiga pengelola parkir pelabuhan speedboat untuk meningkatkan pelayanan, misalnya dengan menambah atap di area parkir. Hingga penertiban jasa angkutan roda empat, misalnya dengan menyediakan tempat atau loket di depan pelabuhan.

“Untuk kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan yang layak akses, setiap tahunnya selalu diusulkan dan alokasi disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” terangnya.

Terkait pertanian, diakui produktifitas pertanian di Bulungan masih rendah dan perlu ditingkatkan, terutama sejak Kabupaten Bulungan ditetapkan oleh Kementerian Pertanian sebagai penyangga pangan IKN (Ibu Kota Nusantara).

Selain untuk IKN, produksi pertanian lokal belum cukup unutk kebutuhan pangan di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi.

Diperkirakan ke depannya ada sekitar 100 ribu pekerja di KIPI di mana 1 orang kebutuhannya 0,3 kilogram beras per hari atau total sekitar 30 ton per hari.  Sementara produksi pertanian di Bulungan rata-rata masih 4 ton per hektare.

“Tugas kita semua untuk merubah mindset menanam hanya untuk makan agar para petani lebih termotivasi mengembangkan komoditi pertanian,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemerintah daerah juga memperhatikan masyarakat nelayan dalam bentuk bantuan sarana tangkap sebanyak 393 unit untuk 27 kelompok dan Bantuan Keuangan Provinsi Kaltara berupa sarana tangkap 40 unit untuk 4 kelompok.

Kemudian pengembangan UMKM telah dilakukan pelatihan dan pendampingan, antara lain pelatihan batik, las, penjamah makanan, keamanan pangan dan manajemen sistem jaminan halal, pelatihan koperasi modern, peningkatan kapasitas kewirausahaan, klinik UMKM, pola kemitraan melalui MoU dengan BUMN, BUMD, stakeholder dan swasta lainnya serta membuat marketplace.

Adapula bantuan 50 tenda bagi UMKM Desa Panca Agung, 20 tenda bagi UMKM ? PKL Tebu Kayan, serta bantuan peralatan UMKM dan Booth Container. (dkisp_bul)