AHY Paparkan Agenda Perubahan, Singgung Cawe-cawe hingga Menteri Berbisnis

JAKARTA, tanjungselor.co – Ketua Umum Partai Demokrat (Ketum PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politik menyangkut perubahan dan perbaikan. Dalam pemaparannya, AHY menyoroti cawe-cawe melibatkan instrumen kekuasaan hingga menteri yang berbisnis.

“Lawan politik penguasa, diidentikkan sebagai musuh negara. Netralitas dan independensi kekuasaan negara, dipertanyakan,” kata AHY dalam pidatonya yang ditayangkan di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/7/2023).

Ia pun mempertanyakan tindakan cawe-cawe dari pemimpin negara. Ia mengatakan cawe-cawe yang melibatkan instrumen negara hanya membuat demokrasi kian mundur.

“Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang. Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya,” tutur AHY.

AHY juga menyinggung terkait perbaikan tata negara dan etika pemerintahan. Ia menyebut tak etis seorang menteri atau pejabat negara yang menjalankan bisnis padahal dalam lingkungan yang membuat suatu regulasi.

Kanan

“Demokrat juga mencermati etika pejabat negara dan kaidah tata pemerintahan yang baik (good governance). Khususnya, dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau etis dan tidak etis untuk dilakukan, oleh para pejabat negara,” tutur AHY.

“Menjadi tidak etis, jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada dalam lingkaran pembuatan kebijakan dan regulasi, yang terkait langsung dengan bisnis itu. Jelas ada konflik kepentingan. Lebih tidak etis, kalau wilayah bisnis pejabat itu, menggunakan anggaran negara di mana ia terlibat dalam penyusunan APBN tersebut,” sambungnya.

Dalam pidatonya, AHY menyoroti 5 poin untuk Indonesia ke depan. Pertama, terkait ekonomi dan kesejahteraan rakyat, menurut AHY ketika ekonomi turun pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran.

Kedua, ia menyoroti kualitas SDM lingkungan hidup. AHY meminta program-program pro rakyat era pemerintahan SBY dihidupkan kembali.

“Karena itu, hidupkan kembali dan tingkatkan program-program pro rakyat di bidang pendidikan dan kesehatan, era pemerintahan Presiden SBY dulu. Seperti program BOS, beasiswa bidikmisi, beasiswa santri, beasiswa LPDP, BPJS Kesehatan, dan lainnya,” ujar AHY.

Ia juga mengatensi hukum dan keadilan di Indonesia. Poin keempat, ia ingin masyarakat diberi kebebasan untuk berpendapat, dirinya meminta pemerintah tak cawe-cawe.

Poin terakhir atau kelima berkaitan dengan perbaikan tata negara dan etika pemerintah. Menurutnya ada tanda-tanda bahwa kesetaraan dan keseimbangan lembaga negara mulai terganggu.

“Kalangan pemerhati konstitusi dan tata negara, mulai melihat tendensi kembalinya konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden, meski tidak ‘sedalam’ di era otoritarian dulu,” pungkasnya. (*)