Pejabat Eselon II dan III Harus jadi Contoh Terapkan Reformasi Birokrasi
TANJUNG SELOR, tanjungselor.co – Bupati Bulungan, Syarwani, S.Pd, M.Si berpesan, agar para pejabat eselon bisa menjadi contoh bagi para ASN lainnya dalam penerapan Reformasi Birokrasi.
Demikian disampaikan bupati saat membuka kegiatan sosialisasi dengan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.
Kegiatan tersebut bertujuan dapat meningkatkan pelayanan prima di lingkup Pemkab khususnya yang berkaitan dengan pelayanan ke masyarakat.
Sosialisasi dan internalisasi reformasi birokrasi dilaksanakan di Ruang Serbaguna Lantai II Kantor Bupati pada Jumat (14/10)
Sosialisasi yang diikuti para pejabat eselon di lingkup Pemkab Bulungan ini, menghadirkan narasumber Kepala LAN RI, Dr Adi Suryanto, M.Si, Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur SIpil Negara, Dr Muhammad Taufiq serta Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Dr Tri Widodo W Utomo, SH, MA.
Bupati mengungkapkan, kehadiran 3 narasumber dari LAN RI tersebut sebagai salah satu sarana untuk memantapkan komitmen meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya di Kabupaten Bulungan.
“Melalui sosialisasi yang dikhususkan bagi pejabat eselon II dan III ini, diharapkan bisa menjadi contoh bagi para ASN maupun pegawai di bawahnya dalam penerapan reformasi birokrasi di jajaran Pemkab Bulungan,” ujar Bupati.
Diingatkan, dinamika kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan sekarang ini, menuntut setiap ASN untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya itu, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi.
Pada tataran struktural, dilakukan melalui penataan kembali organisasi pemerintahan agar lebih tanggap terhadap tuntutan kepentingan masyarakat. Sementara reformasi birokrasi pada tataran kultural, dilakukan melalui pengembangan profesionalitas dan penguatan etos kerja aparatur pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dijalankan, merupakan langkah terencana yang dilakukan pemerintah, untuk membangun dan mengembangkan kinerja birokrasi pemerintahan.
Bupati menekankan, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik.
“Titik berat dari pemerintahan yang baik adalah pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu,” tandasnya.
Diterangkan, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.
Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya strategis manajemen perubahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara komprehensif oleh seluruh pimpinan unit kerja dan aparatur di lingkungan Pemkab Bulungan agar tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dapat tercapai.
“Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja,” sebutnya. Diuraikan, reformasi birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa atau good governance, pemerintah yang bersih atau clean government, dan bebas KKN.
Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu, dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Khususnya di lembaga-lembaga yang langsung memberikan pelayanan publik di kabupaten bulungan.
Bupati berharap, melalui sosialisasi dan internalisasi dapat diperoleh pemahaman bersama untuk menciptakan birokrasi yang memiliki budaya kerja atau corporate culture, dengan integritas dan kinerja yang tinggi dan melahirkan SDM abdi negara profesional, yang melayani masyarakat, efisien, efektif atau yang lebih dikenal dengan pelayanan prima dan good governance.
Bupati juga berharap kegiatan dapat menjadi motivasi dan inspirasi para ASN di lingkup Pemkab Bulungan untuk terus memperbaiki tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan secara profesional. (dkip/ad)
